"Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menerminkan Islam. Itu yang tidak pernah dilihat oleh kelompok-kelompok pengusung kekhilafahan," kata Rais dalam diskusi buku "Ilusi Negara Islam" di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, kemarin.
Kalaupun kemudian ada kekurangan dalam penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Rais mengatakan, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk memperbaiki.
Tentang pemikiran negara Islam atau kekhalifahan, Rais mengatakan, sudah pernah diperdebatkan oleh para ulama pada masa-masa awal kemerdekaan.
Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam lain yang saat itu baru merdeka dari penjajahan. Mereka mencari format yang tepat untuk negaranya, termasuk kemungkinan kembali membangun kekhalifahan.
"Andai pemikiran negara Islam masih ada, mengapa tokoh-tokoh Islam seperti Hatta dan Natsir tidak memilih bergabung? Mereka percaya sudah ada aspek islami melalui perjuangan membangun negara dan melindungi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
Karena itu, perdebatan tentang apakah Indonesia masih perlu menjadi negara Islam sudah seharusnya ditinggalkan. Justru yang perlu menjadi wacana dan dikritisi saat ini adalah aspek keadilan sosial yang merupakan salah satu prinsip Islam. "Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bisa menjaga keadilan sosial," ujarnya.
Sumber